Pada hari Selasa (28 November 2023), Nurrohman Wijaya, Ph.D., menerima undangan sebagai narasumber pada kegiatan konsultasi publik Rancangan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Karawang yang diselengarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten Karawang. Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor BPBD Kabupaten Karawang tersebut merupakan salah satu bagian dalam keseluruhan proses kegiatan penyusunan RPB. Tenaga ahli yang terlibat, yaitu Nour Chaidir, S.T., M.PWK. dan Muhammad Irfan, S.T., M.T, serta didukung oleh para asisten tenaga ahli, yaitu Mochamad Primasakti Satyagraha, S.T., M.PWK. dan Saska Shafira Rizkia, S.PWK.
Pada acara tersebut hadir para peserta yang merupakan tim teknis penyusunan dokumen RPB dari perwakilan beberapa institusi terkait, di antaranya BPBD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Satpol PP, pengelola kawasan industri, dan redaksi media. Bapak Nurrohman memaparkan pengantar diskusi, hasil penentuan isu strategis, dan contoh pengisian pembagian peran institusi yang berkaitan dengan aspek kebencanaan. Beliau menjelaskan urgensi dokumen RPB dalam upaya mitigasi bencana, khususnya terhadap enam prioritas bencana terpilih dari kajian risiko bencana di Kabupaten Karawang, yaitu banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan kegagalan teknologi. Selanjutnya, beliau memaparkan progres penyusunan dokumen RPB, dimana tahapan saat ini berfokus pada identifikasi tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program, serta penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana berdasarkan beberapa isu strategi terpilih.
Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 28 responden pemangku kepentingan sebelumnya diperoleh kesepakatan empat isu strategis, yaitu kondisi fisik Kabupaten Karawang yang berpotensi terjadi multi-ancaman bencana, minimnya upaya pencegahan dan penyediaan infrastruktur mitigasi bencana, rendahnya layanan informasi kebencanan, serta rendahnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan. Berdasarkan perumusan isu strategis tersebut perlu disusun matrik program rencana aksi yang dipilah berdasarkan tahapan bencana, yaitu pra-, saat-, dan pasca-bencana.
Pada konsultasi publik tersebut, para peserta cukup antusias memperhatikan paparan dan memberikan tanggapan serta masukan terkait program dan kegiatan instansi mereka yang berkaitan dengan kebencanaan. Beberapa masukannya di antaranya adanya program mitigasi bencana dari DLH terkait kampung iklim Proklim, patroli sungai, sumur resapan, dan penanaman pohon. Sedangkan dari Satpol PP, ada upaya bidang linmas dalam penegakan peraturan daerah dan pengerahan personil. Selain itu, pihak PUPR menyampaikan program berkaitan dengan aspek tata ruang (RTRW), keberadaan LP2B dan LSD, pembuatan embung, dan pengemabngan kawasan pelestarian alam. Dari pihak Diskominfo, menyampaikan bahwa mereka memberikan dukungan terhadap penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media yang terpecaya dan program dialog talkshow.
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi pengetahuan dan keahlian dari program studi perencanaan wilayah dan kota ITB, khususnya dalam bentuk pengabdian masyarakat terkait dengan penyusunan dokumen RPB di Kabupaten Karawang. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah penyempurnaan dokumen rancangan RPB.
