Pada tanggal 9 Juli 2020, telah berlangsung Seminar Online SAPPK dari pukul 09.00 hingga 10.54 dengan tema “Public Accountability dalam Perencanaan/ Pengambilan Kebijakan di Situasi Krisis”. Acara ini dilakukan daring melalui zoom yang dihadiri 170 peserta serta disiarkan secara langsung melalui youtube dengan 77 viewer. Moderator acara ini adalah Ir. Sonny Yuliar, Ph.D, terdapat 3 pembicara yang berasal dari kelompok keahlian Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan SAPPK, ITB.
Pembicara pertama yaitu Dr. Ir. Harkunti Pertiwi Rahayu yang membahas mengenai arah strategi kebijakan ketahanan dan ketangguhan kota di era new normal dan pasa pandemic covid- 19. Dalam sesi pertama, telah dipaparkan beberapa materi terkait dampak dari adanya pandemic covid- 19, posisi pandemic covid- 19 dalam pengurangan risiko bencana. Selain itu juga dijelaskan mengenai profil kebencanaan yang ada di Indonesia serta tantangan dan strategi dari kebijakan ketahanan kota.
Materi kedua mengenai akuntabilitas publik dalam penanggulangan bencana non- alam covid- 19 dengan studi kasus Provinsi Papua dibahas pula oleh Dr. Drs. Suhirman, SH. MT. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat setidaknya 6 pelajaran yang dapat diambil, diantaranya adalah: 1) koordinasi offline ataupun online tidaklah menjadi persoalan apabila terdapat kerjasama tim yang kuat serta anggota tim yang dapat bekerja mandiri; 2) kemudian peran Bappeda sangat penting dalam menghubungkan perencana di luar organisasi pemerintahan dengan pelaksana teknis; 3) politik kebijakan di tingkat makro sangat berpengaruh dalam implementasi perencanaan daerah, seperti perubahan kebijakan; 4) bentuk perlibatan perencana dengan Satgas/ Dinas pelaksana sangat penting untuk menjamin implementasi perencanaan; 5) perencana perlu menyadari keterbatasan kemampuan untuk menjamin seluruh rekomendasi perencanaan dilaksanakan; 6) pelajaran terakhir yang dapat diambil adalah keterlibatan masyarakat maupun kelompok adat/ keagamaan/ suku menjadi kunci keberhasilan penanggulangan covid- 19 di Papua.
Sedangkan pemateri ketiga yaitu Nurrohman Wijaya, ST., MT., M.Sc., Ph.D. menjelaskan kinerja akuntabilitas publik dalam penanganan wabah pandemic covid- 19 dengan studi kasus di Jawa Barat. Berdasarkan hasil paparan yang diberikan dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. Pertama, membahas definisi akuntabilitas publik. Terdapat berbagai macam definisi akuntabilitas publik. Namun, ada dua kata kunci yang perlu menjadi perhatian adalah “government” dan “trust”. “Government” yang dimaksud adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam membangun kepercayaan (“trust”) masyarakat. Kaitan dengan wabah COVID-19, salah satunya adalah penyediaan layanan dan informasi kesehatan oleh pemerintah dan penyedia kepada masyarakat dalam membangun sistem ketahanan masyarakat terhadap wabah penyakit. Selain itu, terdapat beberapa komponen dan tipe akuntabilitas publik. Paparan ini fokus pada pengelolaan data dan informasi kesehatan. Kedua, kondisi wabah pandemi COVID-19 di Indonesia. Hingga 8 Juli, masih terjadi peningkatan jumlah kasus positif yang diprediksi merupakan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Ketiga, beberapa dampak akibat pandemi COVID-19 terhadap aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan sektor parieisata. Keempat, respon pemerintah terhadap wabah yang terjadi, misalnya dengan memberikan kebijakan stimulus pada sektor pawisata dan pengalokasian anggaran kesehatan, serta peningkatan kapasitas laboratorium dan fasilitas kesehatan. Kelima, pembahasan terkait penanganan wabah COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Secara rutin, pemerintah daerah telah melakukan beberapa inisiatif dan monitoring kesehatan ke berbagai daerah. Selain itu, setiap kota dan kabupaten telah menyadari pentingnya suatu sistem informasi yang memuat data sebaran kasus dan informasi lainnya. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, misalnya sistem pelaporan yang masih kurang terintegrasi dengan baik, dan kualitas data yang kurang. Hal ini akan berpengaruh terhadap analisis data dan informasi hingga dalam penetapan suatu keputusan atau kebijakan. Keenam, pembelajaran yang bisa diperoleh dari kasus di Provinsi Jawa Barat, diantaranya pentingnya komunikasi dan desiminasi yang intensif oleh pemerintah kepada masyarakat dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat, adanya intervensi dan respon pemerintah yang cepat pada masa krisis, peningkatan kapasitas tes dan pelacakan, serta kerjasam dengan berbagai kalangan. Dan terakhir, simpulan. Wabah pandemi COVID-19 belum tuntas hingga vaksin ditemukan. Oleh karena itu, perlu tetap menjaga perilaku kesehatan dan mengikuti aturan protokol kesehatan yang ada. Juga, perlunya kebijakan terkait integrasi data dan informasi kesehatan, khususnya pada sistem pelaporan. Dan pentingnya penegakan hukum dan pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.
Acara ini berlangsung dengan lancar. Peserta sangat antusias dalam mengikuti seminar ini, terlihat dari banyaknya jumlah peserta serta banyaknya pertanyaan yang diajukan selama kegiatan berlangsung.
