Kebutuhan perumahan terjangkau semakin mendesak di tengah pesatnya urbanisasi. Melihat fenomena ini, Webinar SAPPK 2025 Seri-4 yang dilaksanakan pada 26 Juni 2025 menghadirkan diskusi mendalam mengenai inovasi penyediaan hunian vertikal sebagai solusi bagi masyarakat perkotaan. Acara ini mempertemukan akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat untuk mencari jalan keluar bersama dalam menghadapi tantangan perumahan di Indonesia.
Hunian Vertikal: Solusi untuk Kepadatan Kota
Pemateri pertama, Ar. Prasetyoadi, S.T., MUDD, AA, IAI, IAP, GP dari PWD, seorang arsitek profesional menyoroti tentang hunian vertikal, khususnya di kawasan Transit Oriented Development (TOD), adalah kunci dalam menyediakan perumahan yang adil dan terjangkau. Dengan kepadatan Jakarta yang mencapai 160 jiwa per hektar, strategi densifikasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi tekanan infrastruktur kota.
Konsep 15 minutes city yang populer di berbagai belahan dunia juga dibahas, namun dinilai sulit diterapkan secara penuh di Jakarta. Meski demikian, penguatan transportasi publik tetap menjadi prioritas agar masyarakat tidak semakin bergantung pada kendaraan pribadi.
Belajar dari Jepang, Malaysia, dan Korea Selatan
Di sisi lain, Dr.Eng. Dian Sekartaji, S.T. selaku dosen di Program Studi Arsitektur ITB mengulas tentang sistem perumahan dari luar negeri, salah satunya Jepang. Di negeri Sakura, sistem perumahan telah mengalami berbagai fase pembangunan perumahan, mulai dari standardisasi pasca perang hingga revitalisasi kawasan hunian. Meskipun menghadapi tantangan populasi menua dan stigma sosial terhadap penghuni public housing, sistem penyewaan berbasis pendapatan mereka dinilai berhasil menjaga aksesibilitas.
Sementara itu, Mohammad Jehansyah Siregar, ST, M.T., Ph.D yang juga merupakan dosen di Program Studi Arsitektur ITB memberikan sudut pandang pengalaman Malaysia dengan Putrajaya dan Korea Selatan dengan Sejong. Kedua negara tersebut memberikan contoh perencanaan kota baru yang mampu mengendalikan kepadatan ibu kota sekaligus memastikan ketersediaan hunian. Program perumahan rakyat di kedua negara tersebut menjadi referensi berharga bagi Indonesia yang sedang membangun ibu kota baru.
Tantangan Perumahan di Indonesia
Di Jakarta, permasalahan perumahan semakin kompleks. Pengembang masih cenderung membangun rumah tapak karena dianggap lebih menguntungkan, sementara apartemen seringkali kurang diminati. Infrastruktur yang belum memadai juga memperlambat pengembangan hunian vertikal.
Namun, pemateri keempat yang merupakan professional, Ar. Andesha Hermintomo ST. selaku Co-Founder dari Rame-Rame Jakarta, memberikan contoh pembangunan Kampung Rawa Bebek dan Kampung Akuarium yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam desain dan pengelolaan hunian mampu menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga. Konsep koproduksi (co-production), di mana masyarakat ikut mengambil Keputusan, dinilai bisa memperkuat rasa memiliki dan keberlanjutan hunian.
Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
Salah satu poin utama webinar ini adalah pentingnya kolaborasi lintas sektor, di mana pemerintah perlu menghadirkan regulasi yang berpihak pada masyarakat serta konsolidasi lahan yang transparan, sementara sektor swasta dan BUMN diingatkan agar tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan hunian layak; selain itu, peran koperasi dan organisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan pasca-pembangunan, baik aspek ekonomi maupun sosial, menjadi kunci sinergi yang dapat mempercepat terciptanya perumahan terjangkau di kota-kota besar.
Webinar SAPPK 2025 Seri-4 menegaskan bahwa krisis perumahan adalah isu global yang dipicu urbanisasi, keterbatasan lahan, dan pertumbuhan populasi, sehingga diperlukan strategi inovatif yang berpihak pada masyarakat; hunian vertikal berkelanjutan dengan dukungan regulasi kuat, perencanaan matang, serta kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat diyakini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya kota yang adil, sehat, dan layak huni.
Kegiatan Webinar ini mengundang KK Perumahan dan Permukiman (PP) sebagai pelaksana dan kegiatan dilaksanakan secara hybrid, yakni di Ruang Seminar lantai 2 Gedung Labtek IX-A ITB dan Zoom meeting. Kegiatan dibuka Ibu Allis Nurdini, Ph.D. selaku Wakil Dekan bidang Sumber Daya SAPPK ITB dan dimoderatori oleh Dibya Kusyala, S.T., M.T. yang merupakan salah satu dosen di Program Studi Arsitektur ITB.
Kegiatan ini dihadiri pula oleh beberapa dosen, diantaranya Bapak Dr. Ir. Agustinus Adib Abadi, M.Sc. selaku ketua KK Perumahan dan Permukiman, Ibu Sri Suryani, S.T., M.Sc., Suhendri, S.T. M.Sc., Ph.D., dan lainnya serta mahasiswa SAPPK. Sebagian besar peserta webinar dihadiri oleh publik dan mahasiswa yang berasal dari luar ITB. Hal tersebut menunjukkan Webinar SAPPK merupakan forum diskusi yang ditunggu publik dan menghadirkan pemateri yang mumpuni di bidangnya.
Dokumentasi:
