Bandung, 3 Juli 2014 Penyerahan Penghargaan Ganesa Prajamanggala Bakti Adiutama dalam rangka Peringatan Pendidikan Tinggi Teknik Indonesia Ke-94 disematkan oleh Rektor ITB Prof. Akhmaloka kepada salah satu Alumni Arsitektur ITB Angkatan ’72 yaitu Dr. (H.C) Ir. H. Azwar Abu Bakar, MM.
Dr. (H.C) Ir. H. Azwar Abu Bakar, MM yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia yang ke-14, berperan penting dalam pengembangan sumberdaya manusia di lingkungan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia.
Dalam Orasi Ilmiah yang diselenggarakan oleh ITB dalam rangka Peringatan Pendidikan Tinggi Teknik Indonesia Ke-94, Beliau memaparkan materinya dengan judul Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
Beberapa permasalahan Birokrasi di Indonesia yang diangkat pada orasi tersebut antara lain:
1. Peraturan perundangan
Beberapa peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara masih ada yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir. Selain itu masih ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang dibawahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah.
2. Organisasi pemerintahan
Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, yang antara lain dicirikan dengan pemberian kewenangan yang sangat luas serta diikuti dengan pembentukan wilayah administratif baru, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendekatkan pelayanan umum serta memperkuat daya saing daerah.
3. Sumber Daya Manusia Aparatur
SDM aparatur Negara Indonesia (PNS) saat ini berjumlah 4.362.805 orang (data BKN per Desember 2013) yang terdiri dari 3.471.296 PNS Daerah dan 891.509 PNS Pusat. Masalah utama SDM aparatur negara adalah alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut tutorial (daerah) tidak seimbang, serta tingkat produktivitas PNS masih rendah. Manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi. Hal ini disebabkan oleh proses rekrutmen dan promosi jabatan yang tidak berbasis kepada meritokrasi, melainkan pada hubungan-hubungan pertemanan, keluarga, dan politik. Sistem perekrutan dan promosi yang demikian itu telah menyebabkan tumbuh suburnya budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sangat kental dalam birokrasi.
4. Manajemen Kinerja Pemerintahan
Menajemen pemerintahan masih berorientasi kepada input, belum berorientasi kepada output/outcome. Hal ini tampak dari akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota yang masih rendah.
Materi Orasi Ilmiah bisa dilihat di sini