Perencanaan & Perancangan Kota

PENELITIAN 2018

P3MI 2018

 

No Judul Penelitian Peneliti Ringkasan Proposal
1. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dan Kerangka Pengelolaan sebagai upaya Penataan Kampung Kota
  • Prof. Ir. Roos Akbar, M.Sc., Ph.D
  • Farida Khuril Maula, ST., M.Sc.
  • Diary Nurwidya, ST.
Kampung-kota merupakan permukiman yang tumbuh di kawasan urban tanpa adanya perencanaan infrastruktur dan jaringan ekonomi kota (Widjaja, 2014). Secara umum, permukiman yang tumbuh sebagai kampung-kota merupakan area perumahan yang informal, tidak terencana, dan tidak terlayani dengan baik dan mengisi sebagian besar proporsi daerah perkotaan di Indonesia, termasuk Kota Bandung. Penataan kampung-kota memiliki solusi yang bervariasi dan dapat diintervensi dengan berbagai jenis pendekatan. Salah satu prasyarat penting dalam implementasi penataan kawasan yang optimal adalah dengan pelibatan peran seluruh stakeholder (community-based development), mulai dari perencanaan hingga operasionalisasi dan evaluasi (Brontowiyono, 2010). Selain itu, penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat memberikan perspektif baru di dalam mengidentifikasi kampung kota.

Selain identifikasi, sistem pengelolaan dan SIG dapat digunakan lebih lanjut untuk memahami karakteristik kampung kota, seperti keterkaitan dan peran antar stakeholder, baik dari pemerintah maupun organisasi masyarakat, serta keterkaitan spasial dengan wilayah di sekitarnya. Perspektif ini dapat digunakan sebagai alternatif dalam penataan kampung kota di Indonesia, termasuk Kota Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk Menyusun Kerangka Pengelolaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) pada Kampung Kota di Kota Bandung. Metoda penelitian yang akan digunakan yaitu metoda eksploratif untuk menggali lebih dalam persoalan dan fenomena yang akan diteliti (Kuntjaraningrat, 1996). Pendekatan  secara induktif dilakukan untuk menyimpulkan tujuan. Pendekatan benchmarking dilakukan terhadap kampung kota lain, yaitu Kampung Code, Yogyakarta karena dinilai memiliiki karakteristik yang relatif sama dan dianggap sudah baik dalam pengelolaannya sehingga dapat dijadikan preseden dalam penataan kampung kota di Kota Bandung. Metoda analisis spasial digunakan untuk mengidentifikasi lebih lanjut karakteristik kampung kota dalam perspektif keruangan dan metode kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi pengelolaan kampung kota. Metoda pengumpulan data akan dilakukan melalui survei data sekunder untuk mengumpulkan bahan kajian normatif. Survey data primer berupa observasi, plotting kampung kota dan wawancara juga akan dilakukan untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan dalam mengerjakan analisis.

2. Housing Career and Residential Mobility (Case Study: Bandung)
  • Prof. Ir. Haryo Winarso, M.Eng, PhD
  • Tika Savitri Deddy Hasan, ST., MA.
  • Asyrafinafillah Hasanawi, ST.
Rumah adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, kepemilikan rumah beragam, Golongan berpendapatan rendah akan mencari rumah yang dekat dengan tempat kerja dibandingkan dengan tingkat kenyamanan, sementara masyarakat berpendapatan tinggi akan memilih rumah yang memeiliki kenyamanan lebih dibanding dengan jarak terhadap pusat kegiatan, sementara masyarakat muda milenial, mungkin mempunyai pandangan lain lagi mengenai rumah.  Perubahan status masyarakt seringkali akan menyebabkan orang berpindah rumah.

Di negara maju studi mengenai perpindahan rumah banyak dilakukan sering disebut sebagai residential mobility. Literature Barat menunjukan keterkaitan perpindahan rumah dengan siklus hidup masyarakat. Peristiwa kehidupan tertentu seperti aging household, status perkawinan, dan perubahan ukuran keluarga merupakan alasan pertimbangan bagi beberapa rumah tangga untuk pindah dari rumah mereka saat ini ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Residential mobility adalah penyesuaian kebutuhan perumahan rumah tangga yang disebabkan oleh perubahan komposisi keluarga dan siklus hidup.

Di Indonesia, sangat sedikit penelitian yang menjelasakan mobilitas perumahan tersebut. Mengetahui pola perpindahan rumah akan dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk membangun rumah yang tepat untuk kelompok tertentu di Indonesia. Penelitian ini mempunyai dua tujuan utama: Pertama, menjelaskan hubungan antara siklus kehidupan dengan perpindahan rumah di Indonesia; Kedua menjelaskan factor-faktor yang mempengarui perpindahan dan kepemilikan rumah di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan menggunakan Kota Bandung sebagai lokasi studi. Studi dilakukan di seluruh kota Bandung dengan pendekatan stratified sampling terhadap jenis perumahan atau tempat tinggal dari responden yang hendak diteliti. Metode yang dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Pengumpulan data sekunder untuk memperoleh informasi permukiman dan serta perkembangan yang terjadi di wilayah studi.
  2. Survei data primer dengan melakukan wawancara kepada masyarakat setempat, yang berusia pensiun (di atas 55 tahun) untuk memperoleh informasi mengenai housing career dan residential mobility
  3. Observasi terhadap rumah dan lingkungan responden

Penelitian ini mengadopsi metodologi yang serupa dengan Kearns dan Parkes (2003) yang menguji housing career dan residential mobility terkait dengan profil perumahan, life course, persepsi perumahan, dan lingkungan sekitar. Studi ini juga mengacu pada de Groot dkk (2011) yang menganalisis kesenjangan peristiwa berdasarkan mobilitas aktual yang diukur dalam rentang waktu tertentu. Dengan mengadopsi pendekatan penelitian kuantitatif, penelitian ini memulai survei rumah tangga dengan menggunakan metode stratified sampling. Survei tersebut melibatkan sampel rumah tangga yang tinggal di berbagai jenis tipe rumah atau tempat tinggal (yaitu landed house, rumah susun, dan flat/apartemen/kondominium) dari berbagai socioeconomic status (SES), yaitu high income, medium income, low income housing di kota Bandung. Penelitian cross sectional digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui hasil dan karakteristik yang terkait dengan rumah tangga pada titik waktu tertentu (Levin, 2006) secara khusus untuk menanyakan pengalaman mobilitas mereka di masa lalu dan tujuan mobilitas di masa depan.

3. Sustainable Urban Heritage Approach in Indonesian City Planning
  • Ir. Denny Zulkaidi, MUP.
  • Dr. RM. Petrus Natalivan Indradjati, ST., MT.
  • Tika Savitri Deddy Hasan, ST., MA.
  • Eka Darma Kusuma ST., MT.
  • Bakri Prakarso, ST.
Membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, tahan, dan berkelanjutan merupakan fokus yang ingin dicapai dalam poin 11 Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh United Nation (UN). Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu target yang harus dicapai adalah memperkuat usaha dalam melindungi warisan budaya dan alam dunia. Walaupun perhatian terhadap warisan budaya dan alam telah menjadi perhatian dunia, tetapi fakta yang terjadi menunjukan bahwa masih banyak monumen/bangunan yang terbengkalai bahkan dihancurkan. Dengan demikian, di dalam mewujudkan pengembangan kota yang berkelanjutan, perlu adanya pertimbangan terkait perlindungan warisan budaya dan alam.

Upaya perlindungan warisan budaya dan alam tersebut tidak hanya berupa perlindungan fisik, tetapi juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan dari warisan tersebut baik berupa perannya sebagai citra kota, maupun dampak yang diberikan kepada lingkungan sekitar. Dengan demikian, perlindungan tersebut harus diarahkan kepada sustainable heritage. Pendekatan sustainable heritage ini harus terintegrasi dengan penataan ruang karena warisan budaya dan alam bisa berada di berbagai jenis kawasan. Selain itu, pendekatan ini perlu dilihat pada peraturan penataan ruang mulai dari tingkatan nasional hingga lokal/kota. Maka dari itu, penerapan pendekatan sustainable heritage di dalam penataan ruang dapat memperkuat perlindungan terhadap warisan budaya dan alam.

Sebagai negara dengan sejarah kebudayaan yang kaya dan beragam, Indonesia memiliki begitu banyak bangunan maupun kawasan urban heritage. Fakta ini didukung dengan upaya pemerintah dalam merawat dan mempreservasi kawasan-kawasan tersebut yang terus meningkat pada dewasa ini. Namun upaya yang ada masih fokus kepada heritage preservation dan pemanfaatan kawasan sebagai suatu daya tarik wisata, sedangkan aspek keberlanjutan dari peran dan fungsi kawasan belum banyak dibahas terutama pada tingkat perencanaan kota. Perlu ada suatu prinsip dalam penataan ruang terkait tidak hanya menjaga, namun memastikan keberlanjutan dari keberadaan fisik kawasan cagar budaya serta manfaat yang ditimbulkan bagi lingkungan sekitar, masyarakat lokal, hingga pengembangan kota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja komponen sustainability yang perlu diperhatikan terkait cagar budaya, serta merumuskan prinsip-prinsip regulasi dalam memastikan keberlanjutan kawasan cagar budaya pada kegiatan penataan ruang. Diharapkan dengan adanya komponen regulasi tersebut, kegiatan penataan ruang dapat mengakomodasi serta mendukung keberlanjutan fisik dan peran dari kawasan cagar budaya, serta memastikan pengembangan kota yang akan terjadi tidak mengurangi kemampuan serta kondisi kawasan dalam berperan sebagai komponen kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya kota.

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplorasi yang bertujuan untuk memahami seperti apa konsep dan terkait sustainable heritage dan bagaimana menerapkan konsep tersebut kedalam regulasi terkait. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman terkait seperti apa tipologi kawasan cagar budaya kota yang ada di Indonesia dan seperti apa karakternya, bagaimana penerapannya pada ketentuan penataan ruang yang ada saat ini, serta apa saja komponen regulasi yang diperlukan untuk mengatur hal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mempelajari sejauh mana implementasi program tersebut berlangsung dan apa saja dampak serta evaluasi yang muncul dari pelaksanaan program tersebut. Lingkup penelitian dilakukan pada tingkat nasional, dengan mengambil beberapa kota yang memiliki karakter cagar budaya yang kuat sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data diambil melalui kajian literatur terkait sustainable heritage, observasi mengenai karakter dari kawasan cagar budaya dengan tipologi tertentu, serta evaluasi ketentuan tata ruang yang ada. Metode yang digunakan antara lain adalah content analysis mengenai konsep sutainable heritage, serta scoring analysis untuk menilai komponen karakteristik kawasan cagar budaya, dan pendekatan 5C dalam menyusun prinsip regulasinya.

4. Studi Peningkatan Inklusifitas Ruang Terbuka Publik dalam Mewujudkan Kota Yang Inklusif dan Berkelanjutan (Studi Kasus: Alun-Alun Dan Taman Tematik Di Kota Bandung)
  • Dr. Ir. Iwan Kustiwan, MT.
  • Afrizal Ramadhan, ST.
  • Ervan Sugiana, ST.
Secara garis besar, NUA menawarkan pendekatan baru dalam membangun, mengelola, dan menata suatu kota. Sesuai dengan tujuan utamanya, Cities for All, NUA berkomitmen untuk mendorong pembangunan kota dan permukiman yang lebih inklusif, non-diskriminatif, serta berkelanjutan. Selain NUA, terdapat beberapa komitmen pembangunan global yang ikut disepakati oleh Indonesia. Salah satunya adalah komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) yang juga diprakarsai oleh PBB. Salah satu sasaran (target 11.7) yang secara eksplisit dijabarkan pada Tujuan 11 SDGs adalah bahwa pada tahun 2030, kota harus menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau, terutama untuk perempuan dan anak-anak, manula, dan penyandang difabilitas.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan ruang terbuka publik sebagai ruang yang secara fisik bersifat terbuka, dengan kata lain ruang yang berada di luar ruang tertutup (bangunan), yang bisa digunakan oleh publik. Ruang terbuka publik diartikan sebagai ruang yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai pengguna (user) ruang tersebut, karena inti dari ruang publik itu sendiri adalah suatu tempat berlangsungnya kegiatan fungsional dari kegiatan ritual yang mempertemukan masyarakat baik dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat periodik (Carr, 1992).

Sesuai dengan misinya untuk meningkatkan Index of Happiness, Kota Bandung tengah mengembangkan konsep taman tematik di beberapa lokasi taman. Taman tematik merupakan suatu area ruang terbuka yang memiliki konsep/tema spesifik. Penyediaan taman tematik di kota-kota merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat sesuai preferensi masing-masingwarga kota. Selain berfungsi sebagai paru-paru kota dan pusat aktivitas sosial-budaya, taman tematik juga dapat menjadi daya tarik kota bagi wisatawan. Beberapa tahun terakhir, taman-taman di Kota Bandung gencar direvitalisasi. Setiap taman yang baru dibuat atau direvitalisasi memiliki tema atau ikon yang khas. Beberapa taman tematik tersebut adalah alun-alun Kota Bandung, Taman Cempaka di Jalan Anggrek, juga ada Taman Skateboard dan Taman Jomblo di kolong Jembatan Pasupati. Pembangunan taman-taman tersebut meningkatkan fungsi sosial ruang terbuka sebagai tempat warga beraktivitas, sehingga erat kaitannya dengan prinsip inklusifitas perkotaan.

Sebagai salah satu usaha menciptakan ruang publik yang inkusif serta meningtkatkan indeks kebahagiaan bagi warga kota, taman tematik seharusnya memberikan manfaat atau dampak positif terhadap masyarakat kota maupun wisatawan dari luar Kota Bandung. Namun hingga saat ini belum terdapat penelitian mengenai manfaat yang diberikan taman tematik baik sebagai wadah sosial-budaya, lahan ekologis, peningkat estetika kota, lokasi terjadinya kegiatan ekonomi, maupun sebagai tempat evakuasi bencana. Penelitian ini diperlukan untuk melakukan kajian peningkatan inklusifitas taman tematik terkait perannya sebagai ruang publik yang memiliki fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi estetika kota. Riset yang dilakukan adalah riset terapan yang bersifat deskriptif-eksplanatori/preskriptif. Pendekatan yang digunakan metoda kuantitatif. Wilayah studi di Kota Bandung, dengan fokus pada ruang-ruang terbuka publik (taman tematik) Kota Bandung.

5. Kajian Urban Mobility di Era Informasi
  • Ridwan Sutriadi, ST., MT., Ph.D.
  • Ir. Sugiyantoro, MIP.
  • Alvin Noviansyah, ST.
Pergerakan masyarakat dapat memiliki pola terkait dengan perpindahan atau kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam sebuah tataran tertentu di perkotaan. Pola-pola pergerakan ini terjadi karena adanya kebutuhan-kebutuhan terkait dengan kebutuhan individu masyarakat di dalam kota dalam berpindah baik untuk memenuhi kebutuhan secara manusiawi yakni bersosialisasi maupun kebutuhan lainnya seperti bekerja, mengikuti pendidikan dan sebagainya.

Pada era informasi dan teknologi, sebuah jarak dapat diminimalisir menggunakan penggunaan teknologi informasi dalam menciptakan suatu ruang interaksi baru di perkotaan. Hal ini juga seringkali memunculkan konsep pembangunan yakni konsep pembangunan kota komunikatif. Konsep kota komunikatif memfokuskan pada pola komunikasi antar individu sebagai anggota masyarakat di suatu kawasan perkotaan. Hubungan tersebut melambangkan suatu pola keterkaitan antar individu dalam konteks kota dengan fenomena komunikasi sehingga para perencana dan pengelola kota memahami karakteristik dan dampak dari aktivitas mereka yang direpresentasikan dengan komunikasi antar individu, masyarakat, serta kinerja kota sendiri (Jeffres, 2010).

Di era reformasi ini, perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah cara masyarakat menerima dan menyebarkan informasi serta berkomunikasi menggunakan komunikasi digital (City Council Ad Hoc Santa Cruz, 2011). Hal ini juga tentu mengubah upaya masyarakat dalam berkomunikasi atau mempengaruhi pergerakan masyarakat terkait dengan bagaimana masyarakat tersebut dapat bergerak dan berpindah yang menciptakan lahirnya sebuah pola pergerakan.

Masyarakat kampung kota adalah masyarakat yang diidentifikasikan memiliki nilai budaya tertentu dan hidup di sebuah kawasan perkotaan yang padat dan masih memiliki nilai budaya tertentu dalam keberlangsungannya. Pada umumnya kampung kota sendiri diidentifikasi sebagai sebuah wilayah yang dinilai kumuh karena adanya pembangunan yang tidak terencana. Pada 2015, New Urban Agenda menjadi sebuah agenda pembangunan yang mengedepankan Sustainable Development Goals dimana terdapat 17 Tujuan pembangunan kota berkelanjutan yang mana salah satu tujuannya yaitu tujuan ke-sebelas mengemukakan adanya tujuan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan dimana inklusifitas ini sendiri berpengaruh kepada kampung kota, atau bagaimana pengaruh dari adanya NUA atau penerapan goals 11 ini kepada keberlanjutan dari kampung kota sendiri serta pola pergerakan terjadi yang ada di masyarakat kampung kota itu sendiri.

Tujuan dari riset ini adalah untuk mengkaji perubahan pola pergerakan masyarakat khususnya di masyarakat kampong kota, terkait dengan bagaimana tingkat adaptasi masyarakat kampong kota dengan penerapan era teknologi dan informasi di perkotaan, begitu juga dengan pengidentifikasian pola pergerakannya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mendukung atau mempengaruhi pola pergerakan, serta basis kampong kota sebagai penyebab pergerakan di perkotaan dan tingkat keberlanjutan (sustainability) kampong kota dalam konteks basis ekonomi berikut daya saing kawasannya sendiri.

Jenis penelitian yang diterapkan dalam riset ini adalah penelitian eksploratif dimana adanya tujuan untuk memahami atau mencari tahu lebih dalam mengenai pola-pola pergerakan yang ada di perkotaan serta hubungannya dengan kawasan kampung kota baik dari segi sebab maupun dampak. Metodologi yang diusulkan lebih berupa kajian literatur terkait dengan konsep penerapan knowledge based pada ranah perencanaan kota, tentu saja dengan pematangan melalui proses wawancara ataupun focus group discussion.

6. Keterkaitan Bentuk Kota, Aktivitas Fisik dan Kesehatan Masyarakat
  • RM. Petrus Natalivan Indradjati, ST., MT.
  • Niken Prilandita, ST., M.Sc.
  • Bagas Dwipantara Putra, ST., MT., Ph.D
  • Sri Utami Purwaningati, ST.
  • Husen Wiratomo, ST.
Bentuk dari sebuah kota (urban form) dapat mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan warganya. Beberapa efek yang diakibatkan oleh bentuk kota menurut studi-studi yang telah dilakukan antara lain bentuk kota dapat mempengaruhi jumlah energi yang dikonsumsi oleh warga (Ewing & Rong, 2008; Ko & Radke, 2014); selain itu disebutkan juga bahwa bentuk lingkungan binaan memberikan peluang serta hambatan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik (Humpel et al., 2002; McCormack et al., 2004; Owen et al., 2004; Saelens et al., 2003b). Aktivitas fisik didefinisikan sebagai gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi. Istilah “aktivitas fisik” tidak dapat disamakan dengan “exercise” atau “latihan” karena latihan merupakan subkategori dari aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat dilakukan di mana saja dan tidak memerlukan peralatan, seperti berjalan kaki ke tempat transportasi publik, menaiki tangga daripada menggunakan lift, bersepeda dan melakukan olah raga kecil di rumah. Aktivitas fisik dengan intensitas sedang tetapi teratur seperti berjalan kaki, bersepeda atau berolahraga memiliki manfaat yang signifikan bagi kesehatan terutama dapat mengurangi faktor risiko NCDs (Noncommunicable Diseases) atau penyakit tidak menular. Dalam konteks tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara regular dengan aktivitas fisik yang berintensitas sedang, maka perilaku yang paling relevan adalah berjalan kaki. Berjalan kaki merupakan moda transportasi non-motorized yang paling dapat dipraktikan oleh berbagai kelompok masyarakat dan paling murah (Leather, Gota dan Meija, 2011). Berjalan kaki juga dapat mengurangi konsumsi energi transportasi dari penggunaan kendaraan pribadi.

Kurangnya aktivitas fisik telah diidentifikasi sebagai faktor risiko utama keempat untuk kematian global (6%) yang menyebabkan 3,2 juta kematian di seluruh dunia. Kurangnya aktivitas fisik diperkirakan menjadi penyebab utama sekitar 21-25% kanker payudara dan kanker usus besar, 27% diabetes, dan sekitar 30% penyakit jantung iskemik (WHO, 2018: Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health). Sebagai fasilitas untuk berjalan kaki yang dapat mengurangi faktor risiko NCDs, trotoar merupakan perwujudan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki yang berguna untuk menyediakan aksesibilitas dan mobilitas pejalan kaki. Namun, infrastruktur dan pelayanan bagi pejalan kaki di negara berkembang seperti di Indonesia khususnya Kota Bandung seringkali kurang mendapatkan perhatian dalam perencanaan oleh pemerintah kota (Krambeck, 2006). Berdasarkan penelitian oleh Asian Development Bank mengenai fasilitas pejalan kaki pada negara-negara di Asia, ditemukan bahwa Indonesia memiliki nilai indeks walkability terendah keempat dari sebelas negara dan dikategorikan sebagai negara dengan kota yang tidak ramah bagi pejalan kaki. Membuat orang bergerak lebih banyak adalah strategi kunci untuk mengurangi beban NCDs sebagaimana yang tertulis pada Rencana Aksi Global WHO.

Saat ini informasi terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik masih terbatas. Begitu juga dengan informasi terkait aktivitas fisik dan pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat dan konsumsi energi. Berdasarkan indikasi persoalan tersebut, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan antara bentuk kota dengan aktivitas fisik yang dilakukan serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode eksploratif. Penelitian ini akan mengeksplor pengaruh dari bentuk kota terhadap pelaksanaan aktivitas fisik dan pengaruh dari bentuk kota terhadap konsumsi energi rumah tangga. Pelaksanaan aktivitas fisik juga akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Kajian literatur untuk mengetahui hubungan bentuk kota dengan aktivitas fisik dan kesehatan masyarakat; (2) Mengidentifikasi bentuk kota yang ramah untuk beraktivitas fisik dari hasil observasi di lokasi studi; (3) Mengidentifikasi jenis-jenis pola aktivitas fisik yang dilakukan masyarakat berdasarkan hasil survei kuesioner; (4) Mengidentifikasi gangguan kesehatan masyarakat yang terkait dengan aktivitas fisik; dan (5) Melakukan analisis perbandingan terhadap pengaruh bentuk kota dengan aktivitas fisik. Untuk keperluan tersebut, dibutuhkan data-data primer yang akan diperoleh dari survei kuesioner dan observasi serta data-data sekunder yang akan didapatkan melalui jurnal, artikel, buku dan dokumen legal terkait.