Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota pada hari Kamis 26 Agustus 2021 menyelenggarakan Kuliah Tamu sehubungan dengan penyelenggaraan mata kuliah PL4129 Studio Perencanaan Wilayah. Kuliah tamu ini terdiri dari empat sesi yang dijlanakan secara paralel dengan narasumber yang berasal dari instansi pemerintahan di 4 Kabupten, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Kuningan. Kuliah ini dihadiri oleh Dekan SAPPK ITB, Dr Sri Maryati, ST, MIP, 7 Dosen PWK ITB, 9 Asisten Studio, 118 Mahasiswa S1, dan 11 Mahasiswa S2 PWK ITB. Sesi pemaparan dan diskusi pada kuliah ini memberikan gambaran mengenai kondisi, potensi isu perencanaan dan pengembangan wilayah pada masing‐masing kabupaten sehingga dapat menjadi bekal yang sangat bermanfaat dalam melanjutkan pemahaman dan analisis pengambangan wilayah.
Pada sesi paralel Kabupaten Purwakarta, sesi ini diisi langsung Bupati Purwakarta, Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan didampingi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta DR. Aep Durohman, S.Pd, M.Pd. Dalam sesi pemaparan, Ibu Hj. Anne Ratna Mustika, atau yang biasa disapa Ambu Anne, menjelaskan bahwa dalam kondisi pandemi saat ini, terjadi pergeseran fokus anggaran pembangunan dari infrastruktur menjadi penganggulangan pandemi COVID‐19. Meskipun demikian, Kabupaten Purwakarta tetap meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur seperti pembangunan jalan, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan, peningkatan status desa terisolasi, dan pengembangan pariwisata. Selain itu, isu‐isu strategis pengembangan wilayah lainnya adalah adanya perubahan kebijakan nasional dan provinsi yang berdapat pada penataan ruang, serta adanya dinamika pembangunan yang menuntut perlunya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta. Pada sesi diskusi dengan peserta studio, terdapat topik‐topik lainnya yang dibahas seperti kerjasama antar stakeholder, sektor ekonomi prioritas dan pariwisata.
Gambar 1. Sesi diskusi dan pemaparan Kabupaten Purwakarta
Pada sesi Kabupaten Bandung Barat, narasumber diisi oleh Kepala Bidang Infrastruktur Bappeda Kabupaten Bandung Barat, Bapak Mohammad Nur Rahman Hakim, ST., MT., . Dalam sesi ini, diketahui bahwa terdapat beberapa isu‐isu strategis dari Kabupaten Bandung Barat, diantaranya adalah Rencana Pengembangan TOD Walini (Kota Baru Walini) sebagai akibat adanya rencana stasiun
KCJB di Walini. Selain itu, di Kabupaten Bandung Barat juga terdapat rencana pengembangan Stasiun Padalarang yang terintegrasi dengan beberapa kawasan vital lain seperti pintu tol Cikamuning dan Padalarang, Kawasan Pemerintahan Kab. Bandung Barat, Kawasan Industri Cimareme dan Batujajar, dan Kawasan Kota Baru Parahyangan. Tidak hanya itu, terdapat pula beberapa rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur lainnya seperti PLTA Upper Cisokan, kawasan wisata KBU, Kampus UNPAR di Cikamuning, serta kawasan sekitar Waduk Saguling. Bapak Hakim juga menggarisbawahi keberadaan patahan sesar lembang yang menyimpan bahaya gempa bumi tektonik. Paparan ini menjadi pemantik diskusi dengan para peserta studio terkait topik‐topik pengembangan wilayah lain seperti pariwisata, pengelolaan limbah, pertanian dan alih fungsi lahan.
Gambar 2. Sesi diskusi dan pemaparan Kabupaten Bandung Barat
Sesi Kabupaten Bandung hadiri oleh Bapak Deni Iman Kertabudi, ST, Kepala Bidang Pembangunan Fisik Bappeda Kabupaten Bandung sebagai narasumber. Dalam sesi pemaparan diketahui bahwa, di tengah Pandemi Covid‐19, Pemerintah Kabupaten Bandung tetap dapat bertahan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih dalam kuartal positif. Hal ini disebabkan oleh sektor unggulan perekonomiannya yaitu Industri dapat bertahan karena ribuan UMKM Kabupaten Bandung masih dapat resilien terhadap pandemi dengan bantuan dan dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Bandung maupun Pemerintah Pusat. Selain itu, Kabupaten Bandung Barat juga memiliki isu terkait alih fungsi lahan untuk keperluan industri dan lahan permukiman akibat meningkatnya kebutuhan dan tingginya minat masyarakat. Dalam mengatasi ini, pihak Bappeda Kabupaten Bandung akan mengarahkan pengembangan pertanian yang lebih modern, industri teknologi tinggi, serta perumahan vertikal agar tetap mempertahanakan lahan pertanian khususnya yang termasuk dalam kategori LP2B. Dari segi infrastruktur, Kabupaten Bandung memiliki rencana TOD di Tegalluar yang dipicu oleh keberadaan Proyek Strategi Nasional, Kereta Cepat Jakarta‐Bandung (KCJB). Dalam sesi kuliah tamu ini, dengan sangat antusias para mahasiswa berkesempatan untuk bertanya mengenai Kabupaten Bandung yang berlangsung hingga 4 sesi.
Gambar 3. Sesi diskusi dan pemaparan Kabupaten Bandung
Pada sesi Kabupaten Kuningan, narasumber diisi oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuningan, Bapak Ir. Usep Sumirat. Dalam sesi pemaparan diketahui bahwa di tengah pandemi COVID‐19, Pemerintah Kabupaten Kuningan bisa tetap bertahan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam kuartal positif. Hal ini disebabkan oleh sektor unggulan perekonomiannya adalah pertanian sehingga produksinya tidak terhambat oleh pandemi. Pemerintah justru mendorong agar masyarakat bisa swasembada pangan dengan menyediakan kebutuhan makanan seperti sayuran, buah, dan beras agar dapat diproduksi sendiri sehingga di tengah pandemi bisa tetap tercukupi dan meminimalisir pergerakan. Meskipun demikian alih fungsi lahan pertanian memang kerap terjadi di Kabupaten Kuningan, sebagian besar menjadi perumahan. Hal ini yang juga mendorong pemerintah, terutama Bappeda Kabupaten Kuningan untuk melakukan review RTRW agar bisa memonitor dinamika perubahan guna lahan dan mengambil langkah kebijakan yang diperlukan. Selain pertanian, pengembangan wisata juga menjadi fokus utama di Kabupaten Kuningan.
Gambar 4. Sesi diskusi dan pemaparan Kabupaten Kuningan
