Bandung, Jumat, 18 September 2026 — Gagasan Bandung Aerospace City membuka cara pandang baru bagi perencanaan kota dan wilayah: kota generasi mendatang tidak lagi cukup dirancang hanya pada bidang tanah. Dalam paparan Prof. Ir. Ridwan Sutriadi, S.T., M.T., Ph.D., IPU., IAP., konsep kota dirgantara diposisikan sebagai pemicu transformasi menuju perencanaan tiga dimensi yang menghubungkan ruang darat, ruang udara rendah, infrastruktur penerbangan dan digital, ekonomi inovasi, serta tata kelola multiskala.  Hal ini disampaikan pada rangkaian Focus Group Discussion (FGD) Penajaman Calon Lokasi Kegiatan National Urban Transformation Program (NUTP) di Kota Bandung. FGD ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum, di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung, Jalan Jawa Nomor 8–10, Kota Bandung.

Perubahan ini penting karena ruang udara rendah (low altitude airspace) semakin berpotensi menjadi ruang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Pemanfaatan pesawat nirawak atau unmanned aerial vehicle (UAV), layanan pemetaan dan inspeksi infrastruktur, penginderaan jauh, respons kebencanaan, pengiriman medis terbatas, hingga tahapan awal advanced air mobility membentuk Low Altitude Economy. Namun, ekonomi ruang udara rendah tidak boleh dipahami hanya sebagai peluang teknologi atau taksi udara. Ia harus menjadi bagian dari sistem kota yang aman, inklusif, rendah karbon, dan memberi manfaat nyata bagi warga.

Dalam konteks tersebut, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung perlu berkembang dari instrumen pengendalian penggunaan lahan menjadi perangkat pengaturan ruang tiga dimensi. RDTR masa depan perlu mampu mengintegrasikan batas ketinggian dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), obstacle limitation surfaces, koridor operasi UAV, lokasi uji dan geofencing, zona sensitif kebisingan, jalur evakuasi, perlindungan kawasan permukiman, serta infrastruktur digital dan energi yang menopang aktivitas dirgantara. Perencanaan ini juga perlu membedakan ruang yang layak bagi inovasi, ruang yang harus dilindungi karena risiko keselamatan atau ekologis, serta ruang yang membutuhkan pembatasan penggunaan secara ketat.

Bandung memiliki modal strategis untuk langkah tersebut: PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Bandara Internasional Husein Sastranegara, ekosistem ITB dan perguruan tinggi lain, talenta rekayasa, manufaktur presisi, desain, komunitas teknologi, serta jejaring riset nasional. Pengembangannya tidak diarahkan untuk bersaing sebagai pusat penerbangan massal, melainkan untuk memperkuat fungsi bernilai tambah tinggi, riset dan rekayasa dirgantara, aerostruktur, avionik, simulasi, material maju, additive manufacturing, MRO khusus, geospasial, perangkat lunak, sertifikasi, dan pendidikan talenta.

Strategi tersebut membutuhkan pembagian fungsi yang jelas antara kawasan PTDI–Husein dan Kertajati. Kawasan Bandung dapat berfokus pada inovasi, desain, pembelajaran, prototyping, MRO khusus, serta demonstrasi teknologi; sementara Kertajati dapat menampung fungsi yang memerlukan lahan lebih luas, antara lain manufaktur dan perakitan berskala besar, MRO besar, pengujian terbang, dan logistik. Konektivitas Bandung–Kertajati melalui angkutan umum yang andal, layanan shuttle/BRT, simpul mobilitas, dan integrasi kereta atau bus menjadi bagian penting dari struktur kawasan dua bandara yang saling melengkapi.

Transformasi RDTR dan pembangunan Aerospace City perlu diterjemahkan ke dalam portofolio infrastruktur yang dapat dihitung, dipantau, dan dievaluasi. Di sinilah tiga standar internasional menjadi relevan. ISO 37120 menyediakan kerangka indikator layanan kota dan kualitas hidup; ISO 37122 memperluasnya pada indikator kota cerdas; sedangkan ISO 37123 menekankan indikator kota tangguh. Ketiganya dapat digunakan sebagai bahasa bersama untuk mengidentifikasi kesenjangan, menetapkan baseline, menyusun target, menghitung kebutuhan investasi, dan mengevaluasi hasil pembangunan infrastruktur kota dan wilayah.

Bagi Bandung Aerospace City, indikator tersebut dapat diterjemahkan secara operasional. ISO 37120 dapat membantu memantau layanan dasar, akses transportasi, kualitas lingkungan, keselamatan, ruang terbuka, dan perumahan. ISO 37122 relevan untuk mengukur kesiapan data dan konektivitas, interoperabilitas platform, sensor, layanan digital, pusat operasi UAV, digital twin, dan respons layanan berbasis teknologi. ISO 37123 dapat memandu penilaian ketangguhan terhadap banjir, gangguan energi, kegagalan sistem digital, kecelakaan, kebisingan, bencana, serta kemampuan pemulihan layanan kritis. Pendekatan berbasis standar membuat pengembangan infrastruktur tidak berhenti sebagai daftar proyek, tetapi menjadi siklus perencanaan berbasis bukti: identifikasi kebutuhan → pengukuran baseline → perhitungan kesenjangan → prioritisasi investasi → implementasi → evaluasi dan perbaikan.

Prioritas awal meliputi peta digital KKOP dan batas ketinggian; pemantauan hambatan serta kebisingan; pusat operasi UAV, geofencing, stasiun cuaca mikro, dan sistem remote identification; laboratorium bersama, simulator, high-performance computing, dan fasilitas uji; mobilitas rendah emisi; energi surya atap, penyimpanan energi, dan mikrogrid; drainase berkelanjutan, retensi, resapan, serta sistem pemantauan banjir; pengelolaan limbah B3 dan ekonomi sirkular; juga pusat data, keamanan siber, dan dashboard kinerja kawasan.

Penerapan teknologi udara rendah harus dilakukan bertahap berdasarkan kesiapan teknologi, keselamatan, regulasi, privasi, penerimaan sosial, dan manfaat publik. Penggunaan awal yang realistis mencakup pemetaan banjir serta longsor, inspeksi drainase, jembatan, dan jaringan utilitas, pemantauan kualitas udara dan pulau panas perkotaan, serta dukungan respons bencana dan logistik medis pada kondisi terbatas. Dengan demikian, Low Altitude Economy dapat menjadi instrumen pelayanan kota, bukan sekadar jargon atau proyek teknologi prematur.

Kerangka ini selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs): SDG 8 melalui pekerjaan terampil dan ekonomi inovasi; SDG 9 melalui riset, infrastruktur tangguh, dan industrialisasi bernilai tambah; SDG 11 melalui tata ruang tiga dimensi, keselamatan, mobilitas berkelanjutan, dan kota inklusif; SDG 12 melalui MRO, perbaikan komponen, serta pengelolaan limbah industri; SDG 13 melalui infrastruktur rendah karbon dan ketahanan iklim; SDG 16 melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel; serta SDG 17 melalui kemitraan lintas pemerintah, industri, kampus, regulator, dan masyarakat.

Bandung Aerospace City pada akhirnya menuntut pembaruan cara kota merencanakan ruang dan investasi. Kota generasi mendatang bukan kota yang sekadar menambah teknologi di atas struktur lama, melainkan kota yang menata ruang darat dan ruang udara, membangun infrastruktur yang terukur, serta memastikan inovasi dirgantara berjalan bersama keselamatan, keadilan, daya dukung lingkungan, dan kualitas hidup warganya.

Penafian: Naskah ini merupakan ringkasan komunikasi akademik berdasarkan bahan presentasi Prof. Ir. Ridwan Sutriadi, S.T., M.T., Ph.D., IPU., IAP. pada 18 September 2026. Uraian mengenai transformasi RDTR, Low Altitude Economy, indikator ISO, dan contoh infrastruktur bersifat konseptual untuk kepentingan diskusi perencanaan. Penerapannya memerlukan verifikasi data, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan tata ruang, kajian keselamatan penerbangan, analisis lingkungan, konsultasi publik, analisis pembiayaan, serta persetujuan regulator dan instansi berwenang. Naskah ini tidak merepresentasikan keputusan atau kebijakan resmi ITB, SAPPK ITB, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PTDI, operator bandara, Badan Standardisasi Nasional, International Organization for Standardization, atau lembaga terkait lainnya.

Referensi

• International Organization for Standardization. (2018). ISO 37120:2018 Sustainable cities and communities—Indicators for city services and quality of life.
• International Organization for Standardization. (2019). ISO 37122:2019 Sustainable cities and communities—Indicators for smart cities.
• International Organization for Standardization. (2019). ISO 37123:2019 Sustainable cities and communities—Indicators for resilient cities.
• Kasarda, J. D., & Lindsay, G. (2011). Aerotropolis: The way we’ll live next. Farrar, Straus and Giroux.
• Güller, M., & Güller, M. (2003). From airport to airport city. Gustavo Gili.
• Conventz, S., & Thierstein, A. (Eds.). (2015). Airports, cities and regions. Routledge.
• Sutriadi, R. (2026, 18 September). Kebutuhan infrastruktur dalam pengembangan dan penerapan konsep aerospace city di Kota Bandung [Bahan presentasi].
• United Nations. (n.d.). Sustainable Development Goals. https://sdgs.un.org/goals