Enter your keyword

Webinar SAPPK 2022 #8 Sustainable Development in Built Environment: Tantangan Keberlanjutan Lingkungan dalam Pembangunan Wilayah

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pada hari Kamis, 17 November 2022, pukul 09.00-11.30 telah diselenggarakan Webinar SAPPK #8 Sustainable Development in Built Environment dengan tema khusus dari Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan (PWD) yakni ‘Tantangan Keberlanjutan Lingkungan dalam Pembangunan Wilayah’. Webinar tersebut terdiri dari 2 sesi dimana masing-masing sesi dimulai dengan serangkaian materi paparan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta Webinar. Seperti seri webinar sebelumnya, webinar kali ini juga dilakukan dalam format hybrid dengan bertempat di Ruang Seminar Labtek IXA SAPPK ITB. Webinar diikuti oleh kurang lebih 125 peserta, antara lain peserta dari pihak internal dosen SAPPK ITB, mahasiswa S1-S3 dari dalam dan luar ITB, serta stakeholders luar seperti perwakilan pemerintah seperti Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematang Siantar hingga perwakilan swasta seperti PT. Anugerah Kridapradana dan masih banyak lagi.

Webinar dibuka dengan sambutan sekaligus pengenalan KK PWD, Bapak Prof. Djoko Santoso Abi Suroso, Ph.D. dan dilanjutkan dengan sambutan dari Dekan SAPPK ITB, Ibu Dr. Sri Maryati, ST., MIP. Adapun paparan dan diskusi kemudian dibuka oleh moderator, yakni Ibu Arini Murwindarti, S.Si., M.Sc. Terdapat 1 keynote speaker dan 4 narasumber yang berpartisipasi pada webinar ini. Ibu Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP. (Inspektur Jenderal KemenLHK) sebagai keynote speaker menyampaikan paparannya yang berjudul ‘Tata Kelola Lingkungan dan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan’. Beliau menjelaskan mengenai tantangan dari sisi global dan dari internal Indonesia. Yang menjadi masalah adalah heavy pressure dikualitas lingkungan. KLHK membuat indeks penilaian kualitas lingkungan hidup dimana untuk menaikkan angka indeks ini sangatlah sulit, terutama untuk indeks kualitas air. Untuk indeks kualitas udara itu cukup membaik tetapi dengan effort yang luar biasa. Lalu untuk tutupan lahan juga menjadi masalah karena tekanannya itu tinggi. Impilkasinya adalah, ada kecenderungan bahwa saat ini rate penurunan daya dukung masih cukup tinggi. Jika dilihat dari visi Indonesia 2045, terdapat 3 mimpi, yaitu 1) Indonesia mau tidak mau harus masuk ke framework ‘Green Economy’, 2) Indonesia berpotensi menjadi super power dibidang biodiversity, 3) Indonesia akan menjadi major player di climate change. Jika diterjemahkan dalam pengembangan wilayah, kita bicara tentang bagaimana mengelola landscape Indonesia yang sangat unik ini. Hutan, gambut, dan manggrove menjadi 3 key indicator dari strategi ekosistem di Indonesia yang menjadi batu lompatan untuk kita dapat menaikkan daya dukung melalui strategi rehabilitasi lingkungan hidup.

Paparan berikutnya disampaikan oleh narasumber pertama yaitu Bapak Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES. (Direktur PDLKWS KemenLHK) dengan judul paparan ‘Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Konteks Pembangunan Wilayah dan Sektor’. Pada paparan tersebut, beliau menjelaskan mengenai pengantar pembangunan wilayah dan sektor berkelanjutan beserta tantangan; pendekatan pengendalian pembangunan wilayah dari perspektif lingkungan di Indonesia dan International Best Practices; implementasi kebijakan pengendalian lingkungan dalam pembangunan wilayah (studi kasus perencanaan pengembangan IKN berkelanjutan dan berwawasan lingkungan); serta penutup pengembangan wilayah berkelanjutan. Kemudian sesi pertama berlanjut dengan tanya jawab dengan peserta webinar.

Materi kedua disampaikan oleh Bapak Dr. Ir Hadi Nurtjahjo, MT. dari KK PWD dengan judul paparan ‘Permodelan Kapasitas Daya Dukung Daerah Aliran Sungai dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan’. Penelitian beliau dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya proses hidrologi yang terjadi dalam DAS (Daerah Aliran Sungai) berpotensi terganggu oleh dinamika perkembangan kota/wilayah sehingga kapasitas dan daya dukungnya tertanggu. Adapun kesimpulan dari penelitian Pak Hadi yaitu 1) ciri kekritisan sumber daya air ditandai dengan peningkatan aliran tinggi dan penurunan aliran rendah sejalan dengan peningkatan kekedapan akibat efek perubahan guna lahan; 2) rentang kekritisan berpola tidak linier, mempunyai treshold, membentuk fase fase kekritisan yang bersifat eskalatif. Di akhir paparannya, beliau juga memberikan 6 rekemendasi dan 3 implikasi kebijakan dari hasil penelitian.

Materi ketiga adalah ‘Pendekatan Sistem Sosial Ekologis dalam Pengelolaan Ekosistem Gambut Berkelanjutan’ oleh Bapak Muhammad Alkaf, S.Hut., M.Si. (Mahasiswa Program Doktor PWK ITB). Dalam penjelasannya, beliau menjelaskan mengenai konsep SES (Socio-ecological System); hubungan antara SES dan Resilience; dan SES di ekosistem gambut tropis Indonesia. Dengan mengambil studi kasus di ekosistem gambut Sumatera, Pak Alkaf memberikan framework yang menjelaskan bagaiman beda antara kerjasama/kolaborasi antara sektor privat, masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi gangguan yang salah satunya adalah kebakaran. Sebagai penutup, telah terjadi interaksi kompleks antara sosial dan sistem ekologis pada zona penyangga dan transisi yang telah berada pada zona kesetimbangan baru karena aspek manusia yang semakin menguat. Kolaborasi juga diperlukan dalam penegolaan lanskap tersebut karena berbeda dari konteks non-sensitif. Kemudian perubahan perilaku yang terus menerus menjadi kunci dalam sistem ekologis yang resilien.

Paparan terakhir dengan judul ‘Refleksi Perencanaan Megaproyek dalam rangka Mewujudkan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan’ oleh Bapak Dr. Isnu putra Pratama, ST, M.PWK. dari KK PWD. Pada awal paparan, beliau menjelaskan definisi dan karakteristik dari megaproyek itu sendiri yang dikelompokkan menjadi karakteristik umum, dimensi spasial, dimensi managerial, dan dimensi politik. Di akhir paparan, Pak Isnu dkk menyimpulkan bahwa 1) mereka mencoba untuk memperkaya perspektif dalam studi perencaan megaproyek bukan hanya upaya proses elite-driven tetapi terdapat aktor-aktor lain yaitu pemerintah lokal; 2) pada konteks ‘sustainable regional development’, penelitian ini juga memperkaya diskusi pada pentingnya kolaborasi antar stakeholders; 3) Rekomendasi yang dihasilkan adalah bahwa praktik pemerintah lokal ini harus dilihat sebagai entry point utama untuk mengembangkan pembangunan berkelanjutan kedepannya. Webinar sesi kedua ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Webinar selanjutnya akan diisi oleh Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman (PP) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022. Sampai berjumpa!

Berikut dokumentasi Webinar SAPPK 2022 #8

Home
Jadwal dan Acara Tautan Penting Informasi Publik